SAMPULNUSANTARA.COM – Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024, Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, dari hasil survey jelang pileg tahun 2019 lalu bahwa 72% masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) memilih pemimpin karena uang, Senin (05/11/2022).
Hal tersebut disampaikannya ketika Sosialisasi dan pendidikan pemilu serentak untuk tahun 2024 akan datang bersama KPU RI dan Anggota Komisi II DPR RI di Bengkel Bistro Cafe Banjarbaru, Senin (5/12) siang.
Ia mengatakan, fakta 72% masyarakat Kalsel memilih pemimpin dalam ajang kontes demokrasi tahun 2019 lalu lantaran uang. Fakta ini Ia kemukakan berdasarkan hasil survey persepsi, bukan perdata.
“Ini berdasarkan hasil survey berbasis persepsi,” ungkapnya kepada rekan-rekan Jurnalis Banjarbaru, di Bengkel Bistro Cafe Banjarbaru.
Menurutnya, kebutuhan publik saat ini terfokus pada siapa calon pemimpin yang memiliki modal. Jika hal tersebut terus terjadi, tahun 2024 nanti katanya akan terjadi defisit orang-orang baik yang masuk politik.
Ditingkat kabupaten/kota sampai Nasional yang terdiri dari pemilihan legeslatif hingga pemimpin daerah nantinya Ia takut pemimpin yang terpilih semata-mata karena hasil transaksional.
“Menghilangkan politik uang susah tapi meminimalisir itu kita masih mungkin,” sambungnya menjelaskan.
Ia berpandangan, politik uang dapat diminimalisir melalui sebuah proses pemilihan orang dan cara yang baik sebagai pemimpin, bukan orang dengan politik uang.
“Pandangan saya kepada para kepemudaan ingin meneruskan budaya orang-orang baik masuk ke politik, maka kita harus melakukan gerakan bersama untuk meluruskan politik uang,” terangnya.
Sayyid Maulana Ahmad Direktur Perusahaan Media Online teras7.com pada kesempatannya menyampaikan, pentingnya peran media dalam menyajika fakta-fakta yang aktual dan berimbang saat menjelang maupun berlangsungnya Pemilu serentak 2024 mendatang.
Menurutnya, media sebagai instrumen berdemokrasi dalam menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat, tentu juga memiliki andil besar dalam melaksanakan pengawasan jalannya Pemilu.
Menurutnya, money politic saat Pemilu bukan lagi hanya sebatas cibiran, namun memang benar terjadi, akan tetapi masih banyak yang tidak berani berbicara ke public.
“Kalau informasi terkait adanya money politic itu hal sudah sering kami terima dikalangan wartawan, namun masih banyak yang tidak benari menyampaikannya ke media, padahal kita memiliki kode etik untuk melindungi informasi narasumber,” ungkapnya.
Ia berharap, terutama kepada generasi muda untuk berani menyampaikan informasi yang melanggar Pemilu khusnya tindakan money politic, agar pengawasan bisa dijalankan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang pantas.
“Jangan takut, kalau ada pelanggaran atau politik uang terjadi kita lihat, sampaikan kepada kawan-kawan media,” pungkasnya.
