SAMPULNUSANTARA.COM – Dalam beberapa hari terakhir , pemerintah mulai membangun komunikasi dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kami badko HMI kalsel-teng menolak keras dengan kenaikan BBM bersubsidi dan kami akan melaksanakan aksi turun ke jalan beberapa hari kedepan. Kenaikan BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat kurang mampu, serta dengan ke naikan BBM bersubsidi pasti akan mempengaruhi harga bahan pokok dan lain-lain nya (Abdul Halim Ketua Umum Badko HMI Kalsel-tang)
Dalih pemerintah adalah beban anggaran negara kian berat di tengah lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP seiring kenaikan harga minyak mentah di pasar global.
Pemerintah sebelumnya menyatakan tak akan mengubah harga BBM bersubsidi jenis Pertalite yang saat ini sebesar Rp 7.650 per liter. Lalu muncul wacana kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Dengan harapan beban subsidi tidak makin membengkak. Wacana ini muncul setelah upaya membatasi penjualan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina mendapat respon negatif dari masyarakat lantaran merepotkan. Dan alhamdulillah ternyata tepat sabtu 3 september 2022 pemerintah mengumumkan BBM naik saya pemerintah mulai menyiksa rakyat secara perlahan.
Saya Roy prayoga selaku kabid PTKP Badko HMI Kalsel-teng merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang sangat memberatkan rakyat di mana kenaikan bbm ini ber imbas pada semua sektor. Di pastikan harga bahan pokok juga akan ikut naik. Di beberapa tempat di kalsel yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan di pastikan mereka terdampak karna harga jual ikan dan harga beli bbm tidak seimbang hal ini akan menyebabkan beberapa masalah yang akan makin memberatkan rakyat.
Kini wacana menaikkan harga BBM mencuat setelah pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2023 lebih rendah sekitar 33% dari tahun ini.
Sayangnya di sisi lain pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga surat utang yang lebih besar dengan asumsi ada kenaikan suku bunga global sehingga ongkos utang tahun depan lebih besar. Bahkan sebelumnya membuka wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil.
Kebijakan ini tentu kontras dengan narasi mengurangi beban APBN. Sebab kenaikan gaji pegawai tentu juga jadi beban APBN, dengan pekerjaan yang sama, tidak ada perbaikan kinerja, tapi penghasilan yang bertambah besar.
Kiranya pemerintah lebih arif, kalau harga BBM harus naik, pastikan tidak tinggi atau bertahap seperti kenaikan harga mi instan. Daya beli masyarakat harus diperhatikan.
Kenaikan pada Bahan Bakar bersubsidi ini akan mengganggu kestabilan ekonomi diseluruh indonesia apabila pemerintah tidak ada solusi dalam kebutuhan masyarakat maka perintahan gagal dalam melaksanakan tugas ada di Pancasila yang 5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Chairil Ripani selaku Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik & Pemerintah Daerah Badko HMI Kalsel-teng).
Misalkan pemerintah tidak melakukan evaluasi maka kami Badko HMI kalsel-teng akan melaksanakan aksi turun kejalan untuk menyampaikan keresahan kami dan keresahan rakyat sampai menang.
